Apa Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter?

Apa Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter?

Dalam rangka menjaga stabilitas dan khususnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Secara umum, jenis regulasi yang dikeluarkan terbagi dalam dua jenis, yakni kebijakan fiskal dan moneter. 

Keduanya mengatur ranah yang berbeda dan memberi dampak yang berbeda pula bagi kondisi keuangan negara. Lantas, apa perbedaan kebijakan fiskal dan moneter serta bagaimana contoh implementasinya?

Perbedaan Kebijakan Fiskal vs Moneter

Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembelanjaan penerimaan negara. Dengan kata lain, kebijakan ini merupakan serangkaian aktivitas pemerintah dalam mengelola APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dibuat sedemikian rupa. 

Tujuan kebijakan fiskal ini adalah tak lain untuk mencapai target ekonomi yang diharapkan, seperti pembangunan yang merata di seluruh daerah, terpenuhinya stabilitas harga dan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, dan lain sebagainya. 

Seperti bisnis, negara juga bisa mengalami “untung” maupun “rugi”. Negara disebut “untung” jika pada akhir tahun pembukuan memiliki penerimaan yang baik—jumlah pendapatan lebih besar dibandingkan jumlah pengeluarannya (belanja APBN). Pun negara disebut “rugi” jika APBN mengalami defisit. Kalau sudah begitu, biasanya pemerintah akan menutupi selisih belanja dan penerimaan dengan menarik utang.

Sementara itu, kebijakan moneter adalah strategi yang diambil untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di sebuah lingkup ekonomi. Bank sentral adalah pihak yang melakukan strategi ini—di Indonesia, peran ini dipegang oleh Bank Indonesia. 

Tujuan kebijakan moneter adalah untuk menjaga kestabilan nilai rupiah yang memiliki dua dimensi. Dimensi pertama merujuk pada stabilitas rupiah terhadap harga barang dan jasa yang berkaitan dengan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua merujuk pada stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal dan Moneter 

Ada dua jenis kebijakan fiskal dan moneter, yakni kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif adalah kebijakan yang dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi sehat sehingga umumnya dilakukan saat terjadinya penurunan daya beli masyarakat, angka pengangguran kelompok usia produktif tinggi, dan sebagainya. 

Strategi dalam kebijakan fiskal ekspansif, antara lain menurunkan tingkat pajak dan meningkatkan belanja negara. Sementara itu, contoh strategi kebijakan moneter adalah melalui pemberian stimulus kredit dengan menurunkan suku bunga acuan.

Kebalikannya, ada yang disebut dengan kebijakan kontraktif. Seperti namanya, kebijakan ini berlaku dengan tujuan menekan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Kebijakan kontraktif diambil saat ekonomi ada dalam situasi ekspansi yang memanas sehingga perlu menurunkan tekanan permintaan.

Contoh strategi kebijakan fiskal kontraktif adalah menaikkan tingkat pajak serta menurunkan belanja negara. Beberapa waktu terakhir misalnya, Menteri Keuangan RI memberlakukan kebijakan meningkatkan tarif PPh Orang Pribadi menjadi sebesar 35% bagi orang-orang yang termasuk dalam kelompok penghasilan tinggi.

Sementara itu, kebijakan bank sentral untuk meningkatkan suku bunga acuan dalam rangka menekan penyaluran kredit masyarakat merupakan strategi kebijakan moneter kontraktif. Contoh dari kebijakan ini adalah pelelangan sertifikat oleh Bank Indonesia yang juga bisa dilakukan lewat pembelian surat berharga di pasar modal.

Instrumen Kebijakan Fiskal dan Moneter

Selain tujuan dan strategi, instrumen merupakan hal yang menjadi pembeda dari kebijakan fiskal dan moneter. Berikut adalah beberapa jenis instrumen dari masing-masing kebijakan fiskal dan moneter.

Instrumen Kebijakan Fiskal

  • Pajak
  • Pengeluaran belanja negara

Instrumen Kebijakan Moneter

  • Suku bunga acuan
  • Pasar terbuka
  • Kebijakan diskonto
  • Giro wajib minimum

Kebijakan fiskal dan moneter adalah dua strategi yang dilakukan pemerintah untuk mendukung tercapainya tujuan stabilitas ekonomi. Pasalnya, kondisi ekonomi yang stabil dan kondusif pun akan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan guna meminimalisasi terjadinya kegagalan pasar sehingga menekan pula terjadinya eksternalitas yang menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.

Did you find this useful?
0
0